Jadwal Shalat

Prakiraan Cuaca

Statistik

  • Hari Ini 40
  • Bulan Ini 2.096
  • Total Hit 59.577
  • User Online 16
  • IP Anda 54.225.26.44

PENETAPAN LOKASI WADUK SINGDANGHEULA DIPERBAHARUI

Proses pelunasan sisa pembayaran pembahasan lahan Proyek Starategis Nasional (PSN) Waduk Sindangheula akan segera dilunasi. Ini menyusul diperpanjangnya izin penetapan lokasi (penlok) waduk di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran tersebut.

Seperti diketahui, awal tahun ini pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp83 Miliar ini sempat mandek lantaran habisnya izin penlok. Namun, dengan mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan PSN, izin tersebut dapat kembali diperpanjang.

Asisten Daerah II Setda Provinsi Banten, Ino S Rawita mengatakan, proses pembayaran lahan sempat terkendala penlok yang habis. Sejak awal proses pembebasan lahan, ini yang ketiga kalinya. ”kemarin sudah kadaluarsa tidak bisa diperpanjang. Kebetulan ada Perpres 58 Tahun 2017, sehingga sudah tidak ada masalah terkait penlok,” katanya usai rapat dengan Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu(5/7/).

Dalam Penpres 58/2017 tersebut disebutkan pada pasal 21 ayat (6), yaitu dalam hal jangka waktu penlok telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan PSN belum selesai. Gubernur memperbaharui penlok tersebut untuk jangka waktu dua tahun.” ini karena proyek nasional yang ditunggu pusat,sehingga pembebasan tanah secepat nya.” ujar Ino.

Menurutnya, Badan Pertahanan Nasional (BPN) Serang akan mengevaluasi terlebih dahulu terkait lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Waduk Sindangheula tersebut. ”Akan ada evaluasi dulu, besok mau dilaporkan perubahannya secara detil dan itu akan menjadi dasar penetapan penlok. kita juga target hari Jumat (7/7), minimal berkasnya sudah ada di meja Pak Gubernur.” tutur Ino.

Rencana Pembangunan Waduk Sindangheula melipui tiga kelurahan desa dengan total 154 hektare.

Menurut Ino, begitu penlok sudah ada, baru panitia rapat khusus berkaitan penjadwalan pembayaran lahan di lokasi. ”Mudah-mudahan dalam kurun waktu tahun ini jika pembebasan sudah selesai maka pembangunan juga bisa dilakukan seluruhnya. Tapi pembangunan juga sudah mulai berjalan.” ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Umum Setda Banten, Djoko Soemarsosno mengatakan, pihaknya sudah siap membayar ganti rugi lahan senilai total Rp. 83 miliar. Sebelumnya pada 2016 Pemprov Banten telah menggelontorkan Rp. 98 miliar untuk ganti rugi lahan. ”Ya, kalau kami kan tinggal bayar,  anggarannya sudah ada, mudah-mudahan tahun ini sudah dibayarkan semua, jadi Insya Allah selesai,” ujar Djoko.

Ia menjelaskan, dalam Perpres Nomor 58 tahun 2017 secara jelas disebutkan bahwa penlok ditetapkan oleh Gubernur. Pembaharuan penlok ini, kata dia, tidak akan mengulang proses dari awal. ”Secara eksplisit ditegaskan itu, kalau di Perpres 30/2015 kan belum secara tegas. Nah untuk PSN ini dikatakan penlok ditetapkan Gubernur, jelas itu. Kalau sudah habis, diperbaharui 2 tahun. Enggak mengulang itu nanti teknisnya bidang infrastruktur yang tahu.” tuturnya.

Setelah penlok selesai, BPN akan kembali mengundang masyarakat untuk menyampaikan terkait dokumen-dokumen dan pembayaran ganti rugi. “BPN buat jadwal kapan penyerahan dokumennya, kalau sudah dijadwalkan pembayaran.” katanya.

(Sumber : Harian Radar Banten, Kamis, 06 Juli 2017)

 

Download File
20 Pengunjung

Jadwal Shalat

Prakiraan Cuaca

Statistik

  • Hari Ini 40
  • Bulan Ini 2.096
  • Total Hit 59.577
  • User Online 16
  • IP Anda 54.225.26.44

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 25 Serang - Banten. Telp. (0254) 219761 Fax. (0254) 219760