Jadwal Shalat

Prakiraan Cuaca

Statistik

  • Hari Ini 65
  • Bulan Ini 2.121
  • Total Hit 59.602
  • User Online 41
  • IP Anda 54.225.26.44

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI BANTEN

Dalam pembangunan nasional dan daerah, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, sektor jasa konstruksi diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional/daerah melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.  Mengingat peran dan posisi jasa konstruksi yang penting dan strategis dalam pembangunan maka jasa konstruksi perlu dibina dan dikembangkan dengan meningkatkan efisiensi dan daya saingnya melalui tenaga kerja yang profesional dan penciptaan iklim usaha yang dapat menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi. Salah satu perangkat yang digunakan untuk mengembangkan jasa konstruksi adalah produk pengaturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan amanat UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi. Arah pembinaan jasa konstruksi meliputi: (1) Restrukturisasi Usaha Jasa Konstruksi; (2) Profesionalisme Penyedia Jasa Konstruksi; dan (3) Kemandirian Masyarakat Jasa Konstruksi. Restrukturisasi usaha dilakukan untuk mengatasi adanya struktur usaha yang tidak seimbang dan kurang kondusif dan kebutuhan membentuk struktur usaha konstruksi yang kokoh. Restrukturisasi ditujukan untuk membentuk komposisi yang seimbang antara perusahaan Besar, Menengah dan Kecil serta Perusahaan Umum, Spesialis, dan Keterampilan Tertentu. Peningkatan profesionalisme Penyedia Jasa Konstruksi baik perorangan maupun badan usaha untuk menjadikan jasa konstruksi semakin berdaya saing tinggi. Peningkatan kemandirian masyarakat jasa konstruksi lebih ditujukan kepada kemampuan mengurus dirinya sendiri, peran aktif seluruh unsur masyarakat jasa konstruksi dan keinginan kuat untuk maju bersama, serta mendahulukan kepentingan bersama.

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi Penyedia jasa Konstruksi, Pengguna Jasa Konstruksi, dan Masyarakat Jasa Konstruksi. Pengaturan dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan jasa konstruksi, menerbitkan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, norma, standar, pedoman dan kriteria jasa konstruksi serta peraturan perundangan yang terkait dengan usaha jasa konstruksi dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pemberdayaan dilakukan dengan penetapan kebijakan tentang (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi; (2) Pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis; (3) Dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan,dan akses dalam memperoleh pendanaan; (4) Dukungan lembaga pertanggungan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan, dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggungan risiko; (5) peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.

Pembinaan jasa konstruksi secara umum dilakukan kepada para pihak sebagai sasaran untuk bertindak selaku mitra Pemerintah dalam pembangunan daerah. Pembinaan kepada para Pengguna Jasa Konstruksi ini dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat sosialisasi, seminar, dan koordinasi antar Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/kota sebagai mitra dalam melakukan pembinaan kepada para Penyedia Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi khususnya hal-hal yang bersifat teknis di lapangan dan administrasi proyek konstruksi.

Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai obyek Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yakni : (1) Asosiasi Perusahaan; (2) Asosiasi Profesi; (3) Asosiasi Mitra Usaha Jasa Konstruksi; (4) Lembaga Konsumen dan Organisasi Kemasyarakatan yang terkait serta (5) Unsur Pemerintah yang berfungsi. Pembinaan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, Diseminasi, Konvensi, dan Forum Jasa Konstruksi.

Pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan oleh Pemerintah Pusat berupa penetapan kebijakan nasional untuk pengembangan dan pengaturan jasa konstruksi serta penyebarluasannya, pemberdayaan untuk pengembangan SDM dan usaha, dukungan lembaga keuangan dan pertanggungan serta pengembangan teknologi, dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, keteknikan, keselamatan, tata bangunan, dan lingkungannya, serta syarat perizinan Usaha. Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi berupa implementasi pengembangan SDM, implementasi kemampuan teknologi, implementasi pengembangan sistem informasi, penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta pengawasan tata bangunan dan lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan pelaksanaan atas kebijakan nasional dan penyebarluasannya, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, monitoring dan evaluasi perizinan usaha jasa konstruksi serta melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya. Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan atas kebijakan nasional dan penyebarluasannya, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi serta melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya. Selain dilaksanakan oleh Pemerintah, Pembinaan dapat dilaksanakan oleh masyarakat jasa konstruksi berupa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi yang mewakili Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, Pakar/Perguruan Tinggi dan Pemerintah. (AZ)

(Penulis : Yan Ardiansyah Achmad, ST, M.Si)

Download File
21 Pengunjung

Jadwal Shalat

Prakiraan Cuaca

Statistik

  • Hari Ini 65
  • Bulan Ini 2.121
  • Total Hit 59.602
  • User Online 41
  • IP Anda 54.225.26.44

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 25 Serang - Banten. Telp. (0254) 219761 Fax. (0254) 219760