Pemprov Banten Tambah Penerima Jamsosratu

Pemprov Banten Tambah Penerima Jamsosratu

Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos).

“Seperti yang kita ketahui bersama, program Jamsosratu merupakan program replikasi dari program keluarga harapan (PKH). Ini tentunya merupakan sebuah komitmen bapak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur untuk bersinergi dengan pemerintah pusat,” ucap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana.

Ia mengatakan, program Jamsosratu merupakan program yang tidak mengcover secara otomatis seluruh warga miskin. “Para penerima manfaat harus menyekolahkan anak-anaknya yang dalam usia sekolah, kalau ada keluarga yang balita harus dipenuhi imunisasinya. Begitupun dengan keluarganya ada yang hamil, persalinannya harus menggunakan persalinan tenaganya ada kesehatan (linakes),” ujarnya

Nurhana menuturkan, dari komponen tersebut, Jamsosratu berupaya mengurangi kemiskinan di Banten. Ia menyebutkan pada 2018, jumlah rumah tangga sasaran jumlahnya sekitar 30.000 dengan bantuan sebesar Rp1.660.000,- /tahun, pengaloasiannya sendiri diberikan maksimal sebanyak 3 tahap. “Multiplayer efect dari program ini sangat besar, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan sosialnya,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada 2019 sebagai wujud komitmen Gubernur Banten dan Wakil Gubernur, program tersebut akan ditingakatkan mulai dari besaran dana bantuan yang diterima, dan jumlah penerima yang dari 30.000 menjadi 50.000 rumah tangga sasaran (RTS).

“Ini sangat luar biasa sekali dan menunjukan komitmen beliau (Gubernur Banten) dalam proses penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.

Nurhana mengatakan, menurut badan pusat statistik (BPS) Provinsi Banten, bahwa angka kemiskinan di Banten menurun. Bahkan untuk tingakat kemiskinan terendah, Banten berada diperingakat ke 6 di Indonesia yakni sekiatar 5,25%, hal ini tentunya jauh dari angka rata-rata secara nasional yakni sekitar 9,66%.

“Mau tidak mau, atau suka tidak suka. Program dari pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur melalui Jamsosratu sudah berperan dalam menurunnya angka kemiskinan,” katanya.

Ia membeberkan, dulu pernah dilakukan penelitan semacam itu dari Universitas Indonesia (UI). Tetapi hasilnya tidak dipublikasikan, lantaran hanya untuk kepentingan penelitian akademik.
“Jadi program-program kemiskinan. Seperti Jamsosratu dan PKH itu berperan sekitar 0,1% dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM),” katanya

Nurhana menerangan, pada saat itu program Jamsosratu belum menggelontorkan bantuan sosial dengan sekala besar. Tetapi hasil penelitian UI mencatat sekitar 0,1% mendongkrak indeks pembanguna manusia (IPM). Namun apabila menurut Bappenas,  untuk meningkatkan IPM itu membutuhkan anggaran sebesar 1,3 triliun.

“Sebetulnya dukungan penuh terhadap program Jamsosratu dari pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini sudah tepat, dan sangat ditunggu oleh masyarakat,” ujarnya.

Kadinsos Banten mengatakan, program Jamsosratu maupun PKH. Ada amanat Peraturan Mentri Sosial bahwa anggaran penunjang dari APBD Provinsi maupun kabupaten/kota itu harus minimal 5% dari bantuan alokasi PKH yang dialokasikan untuk daerah tersebut.

“Misalkan Provinsi Banten saat ini lokasi hanya sampai 585 Miliar untuk 310.000 keluarga penerima manfaat. itu bisa 5% dari 500 milyar. Minimal APBD Provinsi yang memberikan dukungan sebesar 25 miliar,” katanya

Kendati demikian, Nurhana mengaskan, hal itu bukan berarti pihaknya ingin sepenuhnya 25 Milyar. Artinya itu hanya ketika Provinsi Banten ingin menganggarkan lebih untuk menunjang program PKH agar lebih masip dan lebih cepat akselerasinya dalam penanggulangan kemiskinan.

“Pada prinsipnya pemerintah provinsi Banten ingin membantu sebanyak mungkin warga miskin. Tentunya untuk anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Begitu pesan pak Gubernur (Wahidin Halim) kemarin saat rapat koordinasi di Bappeda,” ungkap Nurhana.

Sementara itu ditempat terpisah, Kasi Jamsoskel Dinsos Provinsi Banten, Budi Darma Sumapradja menuturkan, jumlah RTS 2019 masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten ditambah ialah.

“Kota Tangerang 2.980, Kabupaten Tangerang 3.050, Kota Tangsel 1.002
Kota Serang 5.496, Kota Cilegon 1.936, Kabupaten Serang 11.500, Kabupaten Pandeglang 12.688, Kabupaten Lebak 11.348, total se Provinsi Banten menjadi 50.000 RTS,” tuturnya.