TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN


Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mendukung roda pemerintahannya, pemerintah Provinsi Banten telah membentuk dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat.

I. KEDUDUKAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Banten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah.

II. TUGAS POKOK
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

III. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Pengembangan dan pengelolaan sisten irigasi primer dan sekunder pada derah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Pengelolaan dan pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
  6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi;
  8. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi;
  9. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi;
  10. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Provinsi dan penataan bangunan;
  11. Penyelenggaraan jalan Provinsi;
  12. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  13. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Derah Provinsi;
  14. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi;
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya